Humas_Aknj 24 September 2025
LLDIKTI Wilyah VII menyelenggarakan acara bertajuk “Penguatan Tata Kelola PTS se-Jawa Timur” pada 24 September 2025 di Gresik. sebagai wadah strategis bagi pimpinan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen kelembagaan, serta penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kegiatan ini diinisiasi untuk mendorong terciptanya tata kelola PTS yang transparan, adaptif, dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan zaman.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yakni Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., bersama dengan jajaran pejabat terkait. Hadir pula Ketua LLDIKTI Wilayah VII yakni Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E, M.Ak, yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran pendidikan tinggi, khususnya pendidikan vokasi, agar semakin berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan dan industrialisasi nasional. Kehadiran para tokoh penting tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah, lembaga layanan pendidikan tinggi, dan perguruan tinggi di Indonesia.
Akademi Komunitas Nurul Jadid (AKNJ) turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara tersebut. Perwakilan AKNJ tidak hanya menghadiri kegiatan, namun juga ikut memberikan pandangan serta usulan konstruktif terkait langkah-langkah strategis penguatan pendidikan vokasi agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia industri dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Direktur AKNJ, Bapak Bambang Wagiman, S.Pd, S.p, M.M menyampaikan, “Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas kesempatannya. Saya Bambang Wagiman dari Jember. Dari Akademi Komunitas Nurul Jadid Jember.Yang pasti kami berada di desa Pak. Kampus kami berada di Desa Sumber Wringin. Otomatis ini bukan pertanyaan tapi semacam usulan. Paling tidak kami yakin bahwa keberadaan kami akan sangat mendukung nawa cita dari presiden kita. terus yang kami anggap adalah ada perhatian lebih dari pemerintah terkait dengan kalau hak-hak yang negeri juga katakanlah dapat P3K, kenapa kami tidak dapat P3K? Terus kalau yang perguruan tinggi negeri bisa PNS kenapa kita tidak bisa. Saya minta kesamaan itu, dimasukkan ke dalam agenda. Terus yang kedua Pak, jadi kalau yang negeri PTN itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa, kami juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Paling tidak tujuan mencederaskan kehidupan bangsa itu kan sama toh, Pak. Yang negeri juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami PTS-PTS itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika negeri dapat hak-hak, kami juga mendapat hak-hak ketika kewajiban-kewajiban kami sudah laksanakan. Itu aja, Pak. Terima kasih.”
"Terima kasih Bapak, Ibu sekalian atas berbagai saran, masukan, dan pertanyaannya. Jadi memang terkait dengan perhatian pemerintah kepada PTS tentu kami tidak membeda-bedakan PTN-PTS meskipun tentu juga berbagai aturan membatasi kami, bahwa untuk beberapa hal tidak diperkenankan memberikan atau hanya diperkenankan kepada milik pemerintah. Tetapi sebenarnya PTS tentu kita perhatikan ya,ada bantuan PTS untuk sertifikasi dosen untuk tunjangan kehormatan guru besar dan seterusnya. Untuk beasiswa KIP itu juga kalau saya memperhatikan komposisi sebenarnya berimbang, Pak. kalau kita lihat jumlah mahasiswa PTS itu 55% dari jumlah total mahasiswa PTN itu 45%. Nah, biasanya seperti berbagai hal seperti penelitian, pengabdian masyarakat itu selalu PTS yang tetap terbanyak yang menerimanya. Jadi memang kita berusaha sebisa mungkin tidak membeda-bedakan. Tentu ada aturan-aturan ketika membangun gedung dan APBN itu harus pada aset pemerintah dan seterusnya. Termasuk alat-alat penelitian itu sebenarnya kami sudah meminta alat-alat yang ada di PTN itu bisa diakses oleh semua. Jadi memang diletakkannya dipertahankan oleh sekampus PTN, tetapi itu bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa maupun dosen PTN maupun PTS. Nanti kita akan terus-menerus memperhatikan bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita kepada seluruh kampus tanpa membeda-bedakan." tanggapan mentri
Keterlibatan AKNJ dalam forum ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan tinggi vokasi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Partisipasi aktif tersebut sekaligus menunjukkan kesungguhan AKNJ dalam berkontribusi melahirkan generasi yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi dinamika industrialisasi baik di tingkat nasional maupun global.
